Network
JABARINSIGHT - Pengamat ekonomi dari Unpas, Acuviarta Kartabi mengaku prihatin karena proyek Tol Getaci yang merupakan jalan tol pertama ke wilayah Priangan Timur, tidak masuk dalam proyek prioritas di era Presiden Prabowo.
Meski proses pembebasan lahan untuk proyek Tol Getaci yang akan membentang dari Gedebage (Kota Bandung) hingga Ciamis sepanjang 108,3 kilometer sudah berjalan. Namun berapa luas lahan yang sudah dibebaskan untuk proyek ini hingga saat ini?
Baca Juga: KAWASAN Rebana Metropolitan Dilengkapi Kertajati Aerocity, Kota Bandara Hijau Berkelas Dunia
Kemajuan proyek Tol Getaci yang sebelumnya akan menjadi calon tol terpanjang di Indonesia yang akan membentang dari Gedebage hingga Cilacap, Jawa Tengah, dinilai berjalan lamban baik dari sisi proses pembebasan lahan maupun dari poses lelang.
Sejak Kementerian PUPR membatalkan hasil lelang pertama pada akhir tahun 2021 dan memutuskan untuk lelang ulang atas proyek Tol Getaci, hingga saat ini belum ada kepastian kapan pelaksanaan lelang ulang dilakukan.
Hal ini terutama setelah tanggal 20 Mei 2024, BPJT menyatakan 2 konsorsium yang berminat ikut lelang ulang, dinyatakan tidak lolos. Kedua konsorsium tersebut adalah :
1.Konsorsium Trans Persada Sejahtera-PT Wiranusantara Bumi
2.Konsorsium PT Daya Mulia Turangga-China State Contruction Overseas Development Shanghai
Dengan keputusan itu, maka proses lelang harus kembali dimulai dari awal yakni menjaring pendaftaran investor baru. Otomatis rencana pembangunan awal Tol Getaci yang semula ditargetkan akhir tahun ini atau awal tahun 2025, akan mundur hingga waktu yang tidak jelas.
Prihatin tak Masuk Prioritas
Seperti diketahui, menjelang pelantikan Prabowo Subiyanto sebagai Presiden menggantikan Jokowi pada 20 Oktober 2024, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono mengusulkan 4 proyek jalan tol prioritas untuk dibangun di era presiden baru nanti..
Dari usulan 4 proyek jalan tol tersebut, tidak tercantum proyek Tol Getaci yang sebenarnya proses lelangnya sudah dilakukan pada akhir 2021, namun kemudian dibatalkan. Hingga saat ini belum jelas kepastian proses lelang ulangnya.
Adapun usulan 4 proyek jalan tol prioritas tersebut adalah :
1.Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali :Tol sepanjang 96,84 km yang akan membentang dari Gilimanuk hingga Mengwi di Pulau Bali
2.Penyelesaian Tol Probolinggi-Banyuwangi Jawa Timur sepanjang 163,8 km
3.Penyambungan Tol Trans Sumatera : telah dibangun sepanjang 800 km dan belum terbangun sepanjang 2.054 km.
4.Tol akses ke Ibukota Kota Nusantara (IKN) : tol yang melintasi Sungai Sepaku dengan teknologi immerse tunnel atau terowongan bawah air.
Acuviarta Kartabi prihatin karena Tol Getaci tidak masuk dalam daftar prioritas. Menurutnya, prioritas-prioritas pembangunan infrastruktur jalan tol cenderung tidak konsisten dengan proses awal yang sudah dilakukan.
Acu mengatakan pembangunan jalan tol selain mempertimbangkan aspek bisnis juga mempertimbangkan kelayakan ekonomi, sehingga tidak saja menguntungkan secara bisnis tetapi juga bersifat mendorong pertumbuhan ekonomi.
“ Mengapa saya mengatakan demikian, karena seperti proses dan rencana pembangunan jalan tol Getaci di Jawa Barat sudah diinisiasi beberapa kali, bahkan pembebasan lahan sudah proses dan sudah dilakukan tender beberapa kali, meski gagal menghasilkan pemenang tender, namun keberadaan jalan tol tersebut merupakan kebutuhan hal yang mendesak bagi percepatan pembangunan kawasan Priaangan Timur Provinsi Jawa Barat,” ujarnya kepada Jabar Insight di Bandung, Senin 19 Agustus 2024.
Menurutnya, pembangunan jalan tol Getaci akan mendorong aksesibilitas dan mobilitas kegiatan ekonomi di banyak Kabupaten/Kota di wilayah Priangan Timur Provinsi Jawa Barat.
“Prioritas pemerintah Praobowo ke depan saya kira penting untuk memperhatikan inisiasi melanjutkan rencana pembangunan jalan tol Gataci, mengingat potensi ekonomi Kabupaten/Kota di Priangan Timur tentu sangat besar, selain mempercepat akses ke wilayah Selatan Jawa hingga ke Jawa Tengah.,” papar Acu.
“Seringkali saya melihat pemerintah sering memaksakan prioritas sebuah kebijakan pembangunan jaringan jalan tol, tanpa melihat efek ekonomi dari pengembangan ekonomi wilayah yang terkoneksi dengan pengembangan jaringan jalan tol itu sendiri,” ujarnya menambahkan.
Menurutnya, pembangunan jaringan jaringan tol di Bali misalnya, dinilai bisa ditahan dulu, jika memang pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran karena jaringan tol di Bali sudah jauh lebih baik secara eksisting.
Namun untuk kawasan Jabar Selatan atau khususnya wilayah Priangan Timur khususnya masih sangat terbatas dan terbelakang dari infrastruktur jalan sehingga selama ini terjadi bottle neck transportasi dan tentunyajuga terjadi perlambatan ekonomi.
“ Kalau pemerintah pusat ingin mengatasi masalah produksi pangan, rantai pasok serta percepatan investasi, saya kira pilihannya ada pada pembangunan tol Getaci,” paparnya.
“ Tidak masuknya pembangunan Tol Getaci dalam prioritas pembangunan jalan tol prioritas pemerintahan Probowo nantinya menurut saya adalah kemunduran perencanaan pembangunan ekonomi, masalahnya mungkin pada faktor pendanaan infrastruktur pemerintah,” pungkas Acu
Berapa Luas Lahan yang Sudah Dibebaskan di Tol Getaci?
Untuk pembangunan Tol Getaci segmen 1 dari Gedebage hingga Garut utara sepanjang 44,85 kilometer, dibutuhkan lahan total seluas 678,79 hektar. Kebutuhan lahan seluas itu diperoleh dengan menggusur lahan dari 45 desa, termasuk di antaranya 27 desa di Kabupaten Bandung.
Dari total kebutuhan lahan seluas 678,79 hektare, masing-masing di Kota Bandung kebutuhan lahan mencapai 28,10 hektare, Kabupaten Bandung seluas 392,68 hektare, dan di Kabupaten Garut seluas 258,01 hektare.
Lalu berapa luas lahan yang telah dibebaskan?
Untuk menjawabnya hal ini melihat dari berapa lahan yang sudah selesai mendapat pembayaran uang ganti rugi. Hingga saat ini, dari 45 desa yang terdampak Tol Getaci di Segmen 1, baru 18 desa yang sudah menerima pembayaran uang ganti rugi.
Adapun daftar desa yang sudah menerima uang ganti rugi adalah :
Kabupaten Bandung
1.Desa Cigentur, Kecamatan Paseh, seluas 0,57 Ha
2.Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, seluas 0,77 Ha
3.Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk seluas 41,42 Ha
4.Desa Tegal Sumedang, Kecamatan Rancaekek seluas 10,08 Ha
5.Desa Mekarlaksana, Kecamatan Cikancung seluas 10,64 Ha
6.Desa Mandalawangi, Kecamatan Nagreg seluas 32,85 Ha
7.Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, seluas 5,70 Ha
8.Desa Cijagra, Kecamatan Paseh 11,73 Ha
9.Desa Margaasih, Kecamatan Cicalengka, 1,69 Ha
10.Desa Panyadap, Kecamatan Solokanjeruk, 17,40 Ha
Baca Juga: Waduk Saguling, Bandung Barat Masih Berair Saat Kemarau 2024, Dimanfaatkan Pompanisasi Pertanian
Kabupaten Garut
1.Desa Kandangmukti, Kecamatan Leles seluas 3,08 Ha
2.Desa Leles, Kecamaan Leles seluas 5,28 Ha
3.Desa Karangmulya, Kecamatan Kadungora seluas 18,82 Ha
4.Desa Tambaksari, Kecamatan Leuwigoong seluas 0,48 Ha
5.Desa Mandalasari ,kec. Kadungora seluas 2,25 Ha
6.Desa Margacinta, Kecamatan Leuwigoong seluas 9,04 ha
7.Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, 21,18 Ha
8.Desa Hegarsari, Kecamatan Kadungora 15,93
Dari data tersebut, luas lahan yang sudah rampung dibebaskan adalah 132,85 hektar di wilayah Kabupaten Bandung dan 76,06 hektar di wilayah Kabupaten Garut. Itu tidak termasuk 28,10 hektar di wilayah Kota Bandung. Jika ditotalkan jumlah lahan yang sudah beres dibebaskan luasnya mencapai 237,01 hektar.
Jika dibandingkan dengan kebutuhan lahan yang dibutuhkan di segmen Gedebage hingga Garut utara seluas 678,79 hektar, maka lahan yang sudah rampung dibebaskan masih belum mencapai separuhnya dari total kebutuhan lahan.***
