Network
JABARINSIGHT - Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bakal bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berbelanja di berbagai negara, di antaranya Korea Selatan, India, Jepang, dan Uni Emirat Arab (UAE).
Hal itu dikatakan Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.
“Dalam waktu dekat, kita akan ada kesepakatan QRIS cross border dengan India, Korea Selatan, Jepang, dan UEA. Tunggu tanggal mainnya, nanti masyarakat bisa beli topokki dan sushi dengan QRIS,” kata Filianingsih.
Filianingsih menjelaskan sebelumnya, Indonesia telah menyepakati kerja sama QRIS antarnegara dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura.
Baca Juga: Gubernur BI Perry Warjiyo Optimistis, Nilai Tukar Rupiah Akan Terus Stabil dan Menguat
Baca Juga: HEBAT! Bank BCA Diganjar Penghargaan Wajib Pajak 2024 dari Kanwil LTO
Saat ini, kerja sama tersebut terus terjadi peningkatan transaksi QRIS. Misalnya, untuk transaksi inbound atau yang dilakukan oleh turis asing di dalam negeri, terdapat peningkatan transaksi sebesar 13 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) antara Thailand dengan Indonesia.
"Kebanyakan turis asing Thailand itu menggunakan QRIS untuk bertransaksi di area Jakarta dan Jawa Barat," katanya.
Untuk transaksi yang dilakukan turis Singapura mencetak pertumbuhan 28 persen mtm, didominasi oleh transaksi di Jakarta dan Riau. Sementara transaksi oleh turis Malaysia meningkat 8 persen mtm dengan volume transaksi tertinggi di Jakarta dan Jawa Barat.
Adapun untuk transaksi outbound, jelas Filianingsih, jumlah transaksi QRIS yang dilakukan warga Indonesia di Thailand meningkat 9 persen mtm dan Malaysia naik 4 persen mtm. Sedangkan di Singapura mengalami penurunan sekitar 12 persen mtm.
Baca Juga: HEBAT! Tokocrypto Dapat Penghargaan Setor Pajak Rp45 Miliar Terbesar di Indonesia
Penggunaan QRIS terus mengalami peningkatan, termasuk di dalam negeri. BI mencatat transaksi QRIS tumbuh signifikan dalam setahun terakhir, yakni mencapai 226,54 persen dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta.
BI terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Untuk sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.***
