Network
Rachmat mengemukakan bahwa dengan disampaikannya data dan informasi oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut, maka pihak aparat pajak dapat mengetahui dan menganalisa sampai sejauh mana kemampuan finansial sesorang dibandingkan dengan pajak yang dibayarkannya.
Adanya persoalan pembelian surat berharga berupa obligasi, sukuk, saham atau surat berharga lainnya, akan mencerminkan bahwa terdapat bagian penghasilan yang dapat disisihkan untuk keperluan investasi.
Menurut Rachmat, penghasilan yang disisihkan untuk tujuan investasi tersebut akan tercermin dalam bagian SPT Tahunan PPh yaitu di bagian Daftar Harta.
“Seluruh pengisian SPT Tahunan PPh tersebut termasuk daftar harta dan utang harus diisi dengan informasi yang benar dan jelas sesuai ketentuan perundang-undangan,” tuturnya.
“Selanjutnya, dari bagian daftar harta inilah titik kritis akan terjadi. Dalam konteks perencanaan keuangan pribadi, pada umumnya penghasilan atau pendapatan yang disisihkan untuk tujuan investasi dilakukan apabila seluruh kebutuhan biaya hidup sudah terpenuhi termasuk kebutuhan atas dana darurat dan dana proteksi (asuransi),” ujarnya menambahkan.
Ini berarti bahwa dari penghasilan yang diperoleh tersebut sudah mampu untuk memberikan penghasilan tambahan dari kegiatan investasi.
Sebagai contoh, apabila penghasilan total seseorang dalam satu tahun sudah dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup termasuk kebutuhan dana darurat dan dana perlindungan, seharusnya mampu melakukan tambahan investasi dalam tahun tersebut sebesar 5 - 10 persen dari total penghasilan Anda satu tahun.
Baca Juga: Pakar Otomotif Jebolan ITB Beberkan Kiat Beli Mobil Listrik Agar Tidak Menyesal
Semakin besar jumlah keseluruhan penghasilan, akan semakin besar pula proporsi yang dapat disisihkan untuk tujuan investasi. Namun yang pasti, kecil kemungkinan jumlah yang disisihkan untuk tujuan menambah investasi dalam satu tahun nilainya sama besar atau bahkan melebihi dari jumlah keseluruhan penghasilan seseorang dari berbagai sumber dalam satu tahun.
Dalam kasus si ibu rumah tangga yang kaget karena pembelian obligasinya smapai diketahui kantor pajak, menurut Rachmat, informasi tentang obligasi yang dibeli nasabah dapat saja diperoleh petugas pajak karena dalam SPT Tahunan PPh nasabah yang telah dilaporkan, mencantumkan adanya tambahan harta berupa pembelian obligasi atau surat-surat berharga lainnya.
