Network
JABARINSIGHT – Penyerapan anggaran oleh sejumlah pemerintah daerah kota/Kabupaten di Jawa Barat berjalan lambat dan jauh dari target. Sementara sejumlah pemerintah daerah di Jabar juga melakukan refocusing anggaran, padahal masa kritis Pandemi Covid-19 sudah lewat.
Pengamat ekonomi asal Unpas, Acuviarta Kartabi menduga salah satu penyebab keterlambatan penyerapan anggaran tersebut diakibatkan oleh banyaknya hari libur di tahun 2024 ini.
Bahkan menurutnya, tidak hanya terjadi fenomena keterlambatan penyerapan anggaran, melainkan juga di sejumlah pemerintah daerah masih melakukan refocusing anggaran padahal masa kritis Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah lewat.
Refocusing anggaran adalah mengalihkan anggaran untuk alokasi tertentu ke alokasi kegiatan yang lainnya.
Penyerapan Anggaran Terhambat Libur Panjang
Dalam wawancara dengan Jabar Insight di Cianjur, Acuviarta mengemukakan, hingga Juni 2024 penyerapan anggaran daerah tahun 2024 baru mencapai rata-rata sekitar 28%. Padahal biasanya di periode yang sama, di bulan Juni diperkirakan seharusnya sudah mencapai sekitar 40%.
“Ini kan sudah mau masuk ke Triwulan 3 biasanya realisasi anggaran sudah mencapai sekitar 40 persen,” ujarnya kepada Jabar Insight.
Menurut Acuviarta, biasanya alasan yang muncul atas kelambanan penyerapan anggaran alasan keterlambatan tender. Namun demikian, Acuviarta menduga alasan utamanya karena di tahun ini banyak hari libur panjang.
Seperti diketahui dari Januari hingga Mei saja terdapat libur panjang yang disertai cuti bersama mulai dari minggu pertama di Februari, minggu ke-4 di bulan Maret, Minggu kedua April dan Minggu ke-4 Mei 2024.
Mengapa Harus Refocusing?
Acuviarta juga menyoroti terjadinya refocusing anggaran yang terjadi di sejumlah pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat.
Refocusing anggaran pernah marak terjadi di tingkat pusat sampai daerah pada tahun 2021, dimana mereka harus menyusun ulang alokasi anggarannya yang ditujukan untuk membiayai penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi saat terjadinya pandemic Covid-19.
Menurut pengamat ekonomi asal Unpas tersebut menilai ada beberapa alasan sehingga sejumlah pemda kota/kabupaten di Jawa Barat melakukan refocusing anggaran. Menurutnya, salah satu alasannya adalah untuk pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Alasan lain karena daerah pesimis pendapatan mereka di tahun ini akan idak sesuai target yang diinginkan,” ujarnya.
Sejumlah pemerintah daerah kota/kabupaten menjadi pesimis karena persiapan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024 serentak di Jawa Barat.
“Mereka tidak optimis pendapatan tahun ini akan sesuai target mungkin melihat kondisi di tahun politik dan perkembangan sektor usaha yang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu,” papar Acuviarta.***
