JABARINSIGHT – Adanya perbedaan perlakuan pemerintah terhadap mobil hybrid dan mobil listrik baterai (BEV) mendapatkan respon yang bermacam-macam dari sejumlah ATPM yang ditemui di acara GIIAS Bandung 2024.
Bagi Honda, pemerintah seharusnya juga memberikan perlakuan khusus kepada mobil hybrid karena bagaimana pun mobil ini juga sama-sama menuju ke arah mobil yang ramah lingkungan. Sedangkan bagi Mazda mereka lebih fokus kepada program yang telah mereka siapkan.
Menurut Direktur Operasional Honda Bandung Center yang membawahi area Jabar dan Banten, Iwan Tjandradinata, upaya pendekatan kepada pemerintah harus terus dilakukan agar mobil hybrid juga mendapat pelakuan khusus.
“Subisidi hiybrid, kita berusaha melakukan pendekatan-pendekatan ke pemerintah supaya mobil hybrid juga ada prlakuan mendekati, kalau bisa sama dengan yang full baterai,” ujarnya saat ditemui di ajang GIIAS Bandung 2024 di Sudirman Grand Ballroom.
Seperti diketahui, Honda sudah meluncur sejumlah varin hybrid seperti All New Honda CR-V, All New Honda Accord yang mendapat penghargaan pada ajang Otomotif Award 2024 Mei lalu di Jakarta. Kemudian ada Honda CR-Z.
Sementara itu Chief Operating Officer (COO) PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) selaku pemegang merek dan distributor Mazda di Indonesia, Ricky Thio, mengatakan bahwa bagi Mazda saat ini penghapusan subsidi untuk mobil hybrid dinilai tidak masalah.
Apalagi menurutnya, untuk hybrid mereka saat ini diantaranya SUV Mazda CX-60 memiliki konsumen terbatas.
“Tentang kebijakan penghapusan subsii mobil hybrid, bagi Mazda tidak masalah, kita fokus dengan program-program yang sudah kita siapkan yang kita jalankan terutama mengacu kepada konsep Light Your Drive in Harmony yang kita bawa,” ujarnya.
“Dengan konsep Light Your Drive in Harmony, produk Mazda mencerminkan harmoni antara keindahan desain dan performa berkendara. Inovasi menjadi cahaya (light) dalam berkendara dengan desain yang elegan dan performa berkendara yang andal,” lanjutnya.
Tetapi bukan berarti kita menolak atau menghindar dari mobil listrik, menurut Ricky, tapi Mazda berusaha menawarkan semua jenis kendaraan, meski ke depannya mereka juga mengarah ke mobil hybrid dan mobil listrik.
Gaikindo Ajukan Usulan Insentif Hybrid
Seperti diketahui, mengutip dari kantor berita Antara Juli 2024, Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto kembali mengajukan usulan agar pemerintah memberikan insentif untuk mobil hybrid, meski besarannya tidak sama dengan insentif yang diberikan kepada mobil listri berbasis baterai.
Usulan ini, terkait dengan adanya beda perlakuan pemerintah atas insentif yang diberikan kepada kedua jenis mobil tersebut.
Saat ini, mobil hybrid dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 6-12 persen. Sedangkan mobil listrik mendapatkan beragam fasilitas, mulai dari PPnBM nol persen hingga pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP).
Fasilitas PPN DTP diberikan pemerintah kepada mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 40 persen. Adapun besaran PPN DTP yang diberikan sebesar 10 persen.
Dengan fasilitas tersebut, PPN yang dikenakan atas penyerahan mobil listrik dengan TKDN minimal 40 persen ialah sebesar satu persen. Fasilitas PPN DTP diberikan untuk masa pajak Januari hingga Desember 2024.
“Insentifnya (mobil hybrid) tak perlu sama seperti mobil listrik, dibedakan saja. Mobil listrik diberi subsidi PPnBM 10 persen, dan hanya bayar satu persen. Untuk hybrid tak harus sebesar itu, separonya misalnya, hybrid cukup lima persen,” kata Jongkie.
“Atau setidaknya (mobil hybrid) boleh bebas melintas area ganjil genap. Itujuga sudah merupakan insentif, jadi industri mobil hybrid ini bisa berkembang,” kata Jongkie.
Jongkie memaparkan bahwa meski mobil hybrid menggunakan setengah tenaga bensin dan setengahnya listrik, mobil hybrid sebenarnya lebih efektif untuk digunakan sebagai kendaraan harian masyarakat dengan kondisi saat ini. Bersamaan itu juga tetap memberikan dampak pada pengurangan emisi karbon, mengingat penggunaan BBM mobil hybrid yang minim.
Menurutnya, mobil hybrid jelas sudah mengurangi pemakaian bahan bakar, menurunkan polusi, dan tidak memerlukan infrastruktur berupa charging station; membantu percepatan yang Indonesia sudah tandatangani di Paris Agreement.
“Dan membantu juga subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang Rp 500 triliun itu, dengan pemakaian BBM-nya menurun dari penggunaan hybrid, kan ini menguntungkan untuk pemerintah,” katanya. ***